Rapormerah.com – Nasib tenaga honorer Non ASN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sangat memprihatinkan.
Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut dinilai tidak adil.
Pasalnya, sejumlah tenaga honorer yang telah lama mengabdi tidak terakomodir, sementara ada nama-nama “siluman” yang dinyatakan lulus.
Kondisi itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Gowa pada Jumat (3/10/2025).
Rapat tersebut mempertemukan LSM Gempa Indonesia, BKPSDM Gowa, anggota DPRD Gowa, serta para guru dan tenaga kesehatan Non ASN yang hingga kini belum jelas nasibnya.
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa, berlangsung penuh emosi. Salah satu tenaga pendidik bahkan tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan isi hatinya di hadapan forum.
“Kami hanya ingin legalitas, Pak Ibu. Kami ini mengabdikan diri untuk bangsa ini. Tolonglah kami juga diangkat, jangan dibiarkan menggantung seperti ini,” ujarnya dengan suara bergetar.
Suasana ruang sidang mendadak hening. Beberapa anggota dewan tampak tertegun, menahan haru mendengar curahan hati tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi, tetapi memperjuangkan keadilan bagi para tenaga Non ASN yang telah lama terabaikan.
“Banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai hari ini belum juga diangkat. Lebih ironis lagi, ada yang bahkan tidak terdata sama sekali di BKN,” tegas Ari.
Dalam kesempatan itu, LSM Gempa Indonesia bersama perwakilan Non ASN melayangkan tiga tuntutan utama kepada DPRD Gowa:
1. Mengusut tuntas oknum Dinas Pendidikan yang diduga menghilangkan data guru Non ASN dari database BKN.
2. Mengusulkan seluruh Non ASN, termasuk yang mengabdi di sekolah yayasan, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu tanpa terkecuali.
3. Menindaklanjuti dugaan adanya honorer “siluman” yang secara misterius dinyatakan lulus PPPK paruh waktu tahun 2025.
Menurut Ari, perjuangan ini tidak berhenti di forum RDP semata.
“Kami tidak akan mundur sampai para guru dan tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi benar-benar mendapatkan NIP. Jangan ada lagi ketidakadilan di negeri ini,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Gowa, Ramli Rewa, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil RDP.
Ia berjanji akan mengawal masalah tersebut hingga ke tingkat pusat, termasuk berkoordinasi dengan Bupati Gowa dan Kemenpan-RB.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Ini janji kami,” ujar Ramli saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (4/10/2025).
Ramli juga menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengundang BKPSDM Gowa untuk menelusuri data Non ASN yang belum terakomodir, sebelum hasil verifikasi disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Menpan-RB.
“Kami akan memastikan semua data diverifikasi. Jangan sampai ada yang sudah bertahun-tahun aktif mengabdi tapi tidak terakomodir,” tambahnya.
Ketika ditanya soal kejelasan data Non ASN yang sudah terdaftar di BKN, Ramli mengaku belum bisa memastikan.
“Terkait itu, saya belum tahu. Saya tidak bisa mengatakan apakah terdaftar atau tidak, karena datanya belum saya lihat. Makanya kami akan melakukan audiensi ke Kemenpan-RB untuk meminta penjelasan resmi,” ujarnya.
Bagi para tenaga Non ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan, hasil RDP ini menjadi setitik harapan di tengah rasa kecewa. Mereka menaruh keyakinan bahwa DPRD Gowa benar-benar akan menepati janji untuk memperjuangkan nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.
Meski data pasti jumlah Non ASN belum dirilis secara resmi, LSM Gempa Indonesia mengklaim telah mengantongi daftar lengkap para tenaga honorer yang selama ini terabaikan.
Kini, publik menunggu langkah nyata DPRD Gowa untuk membuktikan komitmennya yakni menegakkan keadilan bagi honorer asli, sekaligus mengungkap siapa sebenarnya honorer “siluman” yang berhasil lulus PPPK tanpa jejak pengabdian yang jelas.
Editor : Raden
