MetroNews

Ketua AHF Kecam Wakil Bupati Pidie Jaya yang Bertindak Seperti Preman Pasar

×

Ketua AHF Kecam Wakil Bupati Pidie Jaya yang Bertindak Seperti Preman Pasar

Sebarkan artikel ini
Ketua AHF Kecam Wakil Bupati Pidie Jaya yang Bertindak Seperti Preman Pasar
Ketua Umum Aceh Human Foundation (AHF), Adi Maros alias Abdul Hadi Abidin

Rapormerah.com – Ketua Umum Aceh Human Foundation (AHF), Adi Maros alias Abdul Hadi Abidin, mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Muhammad Reza, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng.

Insiden yang terjadi pada Kamis pagi, 30 Oktober 2025, itu mengakibatkan korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di puskesmas setempat.

“Kami mengecam keras tindakan arogansi dan kekerasan ini. Tindakan seperti itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai etika pemerintahan. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh teladan, bukan malah bertindak seperti preman pasar,” kata Adi Maros di Banda Aceh, Jumat, 31 Oktober 2025.

Adi menegaskan, apabila ada kesalahan yang dilakukan bawahan atau instansi terkait, seorang pejabat publik semestinya memberikan peringatan dengan cara yang baik, santun, dan sesuai prosedur, bukan dengan kekerasan.

“Kritik dan teguran adalah bagian dari pembinaan, bukan pembenaran untuk melakukan penganiayaan. Pemimpin sejati menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” ujarnya.

Menurutnya, kasus tersebut wajib diproses hukum tanpa pandang jabatan agar menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya dan menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas.

Adi juga menyoroti bahwa perbuatan itu mencoreng citra Kabupaten Pidie Jaya yang sedang bersiap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke-37.

“Pidie Jaya sedang menjadi sorotan positif karena dipercaya menggelar event provinsi, tetapi nama baik itu justru dirusak oleh perilaku pejabatnya sendiri,” ucapnya.

Korban, Muhammad Reza, diketahui merupakan penggerak gugus depan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah—bagian dari nawacita Presiden Republik Indonesia.

“Seharusnya pejabat mendukung program pemerintah untuk masyarakat, bukan justru mengintimidasi pelaksana di lapangan,” kata Adi Maros menegaskan.

(RL/ID)