Rapormerah.com – Tambang ilegal Sinjai kembali memicu gejolak publik. Puluhan massa dari HMI MPO Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sinjai, pada Senin (21/7/2025).
HMI Sinjai menuntut ketegasan aparat hukum dalam memberantas aktivitas pertambangan dan pembangunan pabrik porang yang disebut-sebut tak berizin.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam melindungi proyek-proyek ilegal di Kelurahan Lappa.
HMI mempertanyakan pencabutan garis polisi di lokasi proyek tanpa penjelasan resmi, padahal sebelumnya telah dilakukan penyegelan.
“Di mana hukum? Garis polisi dicabut, proyek jalan terus, pelanggaran dibiarkan!” tegas Koordinator Lapangan, Supardi, dalam orasinya yang menggema di depan kantor polisi.
Spanduk-spanduk bernada tajam dibentangkan, salah satunya bertuliskan: “Sinjai Darurat Hukum, APH Tunduk di Hadapan Pemodal.” Ungkapan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap integritas penegakan hukum di daerah tersebut.
Situasi sempat memanas saat massa membakar ban dan aparat mencoba memadamkan api. Aksi saling dorong tak terhindarkan, nyaris membuat keadaan tak terkendali.
Dalam tuntutannya, HMI mendesak pihak kepolisian agar segera bertindak tegas terhadap tambang ilegal Sinjai, khususnya di wilayah Sinjai Utara dan Sinjai Timur.
HMI juga menuntut kejelasan hukum terhadap pembangunan pabrik porang yang berdiri tanpa izin resmi.
Jika tuntutan terus diabaikan, massa HMI mengancam akan melaporkan langsung ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Kalau hukum di Sinjai sudah tidak mampu berdiri tegak, biar Kompolnas yang turun tangan!” tegas Supardi.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa ketidakadilan yang dibiarkan bisa memicu perlawanan lebih besar.
Tambang ilegal Sinjai kini bukan lagi sekadar isu lokal, tapi menjadi simbol lemahnya keberpihakan hukum terhadap rakyat.
Editor : Raden
Follow rapormerah.com di google news
