Rapormerah.com – Mantan narapidana politik Aceh, Nyak Dhien Gajah, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengevaluasi posisi Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, setelah muncul dugaan keterlibatan pejabat tersebut dalam insiden pemukulan terhadap Kepala SPPG setempat.
Dalam pernyataannya di Banda Aceh, kamis (30/10/2025), Nyak Dhien menyebut tindakan kekerasan, apalagi dilakukan oleh pejabat publik, merupakan bentuk pelanggaran etika dan moral kepemimpinan yang tidak dapat ditoleransi.
“Kalau benar peristiwa itu terjadi, ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi pelanggaran integritas seorang pejabat daerah. Kemendagri harus bertindak, karena jabatan publik tidak boleh diisi oleh sosok yang arogan,” tegasnya.
Tokoh Aceh itu menilai tindakan tegas dari pemerintah pusat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik tetap terjaga. Ia juga mengingatkan agar penegak hukum menindaklanjuti laporan secara transparan tanpa intervensi politik.
“Hukum harus tegak, jangan sampai rakyat melihat ada perbedaan perlakuan antara pejabat dan warga biasa. Ini tentang keadilan dan wibawa hukum,” ujarnya.
Nyak Dhien menegaskan, Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan moral dan martabat. Karena itu, katanya, tindakan kekerasan oleh pejabat publik tidak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemimpin Aceh harus menunjukkan adab, bukan kekuasaan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi atas desakan tersebut.
(RL/ID)
