Rapormerah.com – Aktivis Muhammadiyah Jakarta mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Dahnil Anzar Simanjuntak dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Desakan itu muncul setelah Dahnil dinilai melontarkan ucapan tidak beradab yang menyindir sesepuh Muhammadiyah, Anwar Abbas, dalam menanggapi kritik terkait layanan katering haji.
Sikap tersebut menuai kecaman setelah beredar potongan video dan kutipan pernyataan Dahnil yang menggunakan diksi “cangkem” saat merespons masukan Anwar Abbas.
Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, menilai pilihan kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara, terlebih ditujukan kepada tokoh senior Muhammadiyah.
Farid menegaskan, kritik yang disampaikan Anwar Abbas sejatinya merupakan bentuk kepedulian moral terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menyebut Anwar mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan katering haji demi menjamin transparansi, profesionalitas, dan mutu pelayanan bagi jemaah.
Meski demikian, respons yang diberikan Dahnil justru dinilai keluar dari koridor etika komunikasi pejabat publik.
Alih-alih menyampaikan bantahan berbasis data dan argumen, Dahnil disebut melontarkan sindiran yang bernada merendahkan.
“Pemerintah harus bersikap tegas. Pejabat publik tidak semestinya menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, dalam merespons kritik. Ucapan Dahnil telah mencederai marwah Muhammadiyah sekaligus mencoreng citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari jabatan Wakil Menteri Haji dan Umrah,” ujar Farid, Sabtu (29/11/2025).
Farid juga menyinggung sensitivitas warga dan kader Muhammadiyah terhadap penggunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi maupun manuver politik.
Menurutnya, pernyataan Dahnil mencerminkan sikap arogan serta ketidakmatangan dalam mengelola emosi sebagai pejabat negara.
Ketegangan antara Dahnil dan sejumlah tokoh Muhammadiyah disebut bukan kali pertama terjadi.
Sejak tidak lagi berada dalam struktur resmi persyarikatan, Dahnil beberapa kali dinilai masih membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam langkah-langkah politiknya.
Sejumlah kader menilai kedekatan tersebut kerap dijadikan legitimasi di ruang publik, meski para tokoh senior berulang kali menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik.
Ucapan Dahnil yang menyasar Anwar Abbas kembali memicu keprihatinan atas sikap dan peran yang bersangkutan, baik sebagai pejabat negara maupun sebagai figur yang pernah dekat dengan Muhammadiyah.
Farid menekankan, desakan pencopotan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai upaya menjaga wibawa institusi negara dan etika pejabat publik.
“Bangsa ini berdiri di atas adab. Jika seorang Wakil Menteri tidak mampu menjaga lisannya, bagaimana publik bisa berharap pelayanan haji dikelola secara profesional? Presiden Prabowo harus memandang persoalan ini sebagai peringatan serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, permintaan pencopotan merupakan langkah pemulihan moral di tengah upaya pembenahan tata kelola haji nasional, bukan reaksi emosional semata.
Hingga berita ini diturunkan, Dahnil Anzar Simanjuntak belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan pencopotan tersebut. Pemerintah juga belum menyampaikan sikap atas polemik yang berkembang.
Banyak pihak menilai kritik Anwar Abbas merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah, sehingga tidak semestinya dibalas dengan bahasa kasar oleh seorang pejabat negara.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat isu tata kelola haji menyangkut kepentingan jutaan jemaah Indonesia.
Sementara itu, perbincangan di kalangan aktivis Muhammadiyah dan masyarakat luas terus menghangat.
Editor : Raden
