Rapormerah.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan langkah hukum usai nama mereka dikaitkan dengan isu tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.
Kubu SBY menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan telah membuat SBY merasa terganggu.
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut SBY sama sekali tidak berada di balik isu ijazah Jokowi yang kembali mencuat.
“Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar disebut-sebut beliau berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi,” kata Andi Arief dalam video yang diunggah di akun X pribadinya dikutip pada Kamis (1/1/2026).
Andi menyebut, bahkan berkembang tuduhan yang mengaitkan SBY dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam menggulirkan isu tersebut. Ia menegaskan klaim itu tidak berdasar dan menyesatkan.
“Bahkan ada yang menyebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati. Itu sama sekali tidak benar. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik,” ujarnya.
Menurut Andi, apabila fitnah tersebut terus disebarkan, SBY mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Opsi somasi hingga proses hukum terbuka disebut sebagai kemungkinan yang tengah dikaji.
“Kalau ini tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum, dimulai dengan somasi kepada pihak-pihak yang membuat fitnah tersebut,” tuturnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa SBY masih aktif dalam manuver politik. Menurut Andi, saat ini urusan politik Partai Demokrat telah dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Hari-hari politik kan sudah dipimpin oleh Mas AHY. Pak SBY sekarang lebih banyak melukis dan mengurus klub voli LavAni,” katanya.
Sikap serupa disampaikan kubu PDIP. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pihaknya juga tengah mempertimbangkan langkah hukum karena Megawati dan partai merasa dirugikan akibat tudingan yang beredar.
“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan,” kata Guntur Romli, Kamis (1/1/2026).
Guntur menegaskan, wacana upaya hukum tersebut bukan merupakan perintah langsung dari Megawati. Namun, ia menyebut langkah itu lahir dari kesadaran kader untuk menjaga kehormatan ketua umum.
“Tidak ada perintah dari Ibu Megawati. Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Jokowi mengungkap keyakinannya bahwa ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang telah bergulir selama bertahun-tahun.
Jokowi menyatakan siap jika tudingan tersebut diuji melalui proses hukum.
“Saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan,” kata Jokowi dalam wawancara eksklusif yang tayang di salah satu TV nasional, Selasa (9/12/2025).
Jokowi menilai isu tersebut sengaja dipelihara untuk menurunkan reputasinya dan menduga adanya kepentingan politik di balik tudingan tersebut.
Editor : Raden
