Politik

Jokowi : Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

60
×

Jokowi : Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Sebarkan artikel ini
Jokowi : Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak
Jokowi : Presiden Boleh Kampanye, Boleh Memihak

Rapormerah.com – Jokowi menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung.

Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.

“Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,” kata dia.

Ia hanya mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. “Ya nanti dilihat,” ujarnya.

Jokowi juga sempat ditanya apakah dirinya sudah memihak kepada satu paslon tertentu. Namun ia justru bertanya balik kepada awak media.

“Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya mengatakan netral dalam pemilu 2024, bahkan tidak ikut campur.

Juga disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko memastikan Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024.

“Ya beliau selalu berbicara dengan kita netral,” kata Moeldoko

Buktinya, kata dia, Presiden Jokowi tidak mengesampingkan pihak manapun, baik pihak paslon nomor urut 1, 2, atau 3 selama pemilu diselenggarakan.

Bahkan pelayanan publik juga tetap diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa memandang bagian dari kelompok politik yang lain.

“Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral. Mari kita lihat jernih lah. Ada nggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO dijalankan tidak netral. Itu baru wah ini pak Presiden tidak netral. Gak ada itu,” ujar Moeldoko.

 

 

Editor :Raden