MetroNews

Kadis Pariwisata “Ngumpet” di Tengah Isu Korupsi Kapal Phinisi Rp7,9 Miliar

×

Kadis Pariwisata “Ngumpet” di Tengah Isu Korupsi Kapal Phinisi Rp7,9 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kadis Pariwisata “Ngumpet” di Tengah Isu Korupsi Kapal Phinisi Rp7,9 Miliar
Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar

Rapormerah.com – Kadis Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, disebut jarang berada di kantor di tengah mencuatnya isu dugaan korupsi proyek Kapal Phinisi wisata senilai Rp7,9 miliar.

Ketidakhadirannya terungkap saat wartawan mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar pada Senin (28/7/2025). Saat itu, Muhammad Roem tidak berada di tempat.

“Maaf, kadis tidak ada. Belum datang,” ujar Indah, staf sekretariat Dinas Pariwisata.

Indah juga mengakui bahwa atasannya memang jarang berada di kantor dan lebih sering berkegiatan di luar.

“Beliau memang lebih banyak di luar,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pejabat lain yang bisa memberikan tanggapan, Indah menyebut ada yang menangani proyek tersebut, namun tidak berani memberikan pernyataan tanpa izin dari Kadis Pariwisata.

Proyek pembuatan Kapal Phinisi yang dikelola oleh CV. Andrian Muda Mandiri ini merupakan bagian dari program pengembangan wisata Pemerintah Kota Makassar dan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto. Nilai proyek mencapai Rp7,9 miliar dan berlokasi di kawasan Pantai Losari.

Isu penyimpangan anggaran dalam proyek ini kembali mencuat setelah Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Selatan (GMPH Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pariwisata dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel pada Rabu (23/7/2025).

“Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan atas ketidakjelasan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah mencuat sejak tahun 2023,” kata Rian, Koordinator GMPH Sulsel.

Menurut Rian, proyek ini terkesan kebal hukum karena belum ada kejelasan penanganan, meskipun indikasi kerugian negara telah lama menjadi sorotan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Safaruddin, menyatakan bahwa proyek tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2023.

“Proyek tersebut sudah diaudit BPK. Tidak ditemukan adanya LHP terkait kasus ini, baik di Polres, Polda, maupun Kejati Sulsel,” ujar Safaruddin saat menerima perwakilan massa aksi.

Pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya di tengah publik, mengingat proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai belum memiliki transparansi yang memadai.

Hingga berita ini ditulis, Kadis Pariwisata Makassar belum memberikan keterangan resmi. Ketidakhadirannya yang berulang di kantor memicu dugaan publik bahwa ia menghindar dari sorotan isu Kapal Phinisi.

Editor : Raden
Follow rapormerah.com di google news