Rapormerah.com – Kepala Sekolah (Kepsek) UPT SPF SD Inpres Layang Bertingkat, Kota Makassar, Muh. Saleh, diduga tidak mengindahkan pemberitahuan resmi yang dikeluarkan Disdik Makassar terkait penerapan aturan pakaian seragam sekolah tahun ajaran 2025/2026.
Sebelumnya, Kadisdik Makassar, Achi Soleman, telah menerbitkan Surat Penyampaian No:421.1/3993/S.Penyampaian/Disdik/VII/2025 yang ditujukan kepada seluruh Kepala UPT SPF SD Negeri dan SMP Negeri se-Kota Makassar.
Surat tersebut menegaskan jadwal serta aturan penggunaan pakaian seragam yang berlaku mulai tahun ajaran baru.
Ketentuan Aturan Seragam
Jenjang SD
Kelas I: Senin–Kamis putih-merah, Jumat–Sabtu pakaian olahraga/muslim.
Kelas II–VI: Senin–Selasa putih-merah, Rabu–Kamis batik, Jumat olahraga/muslim, Sabtu pramuka.
Jenjang SMP
Kelas VII: Senin–Kamis putih-biru, Jumat–Sabtu olahraga/pramuka.
Kelas VIII–IX: Senin–Selasa putih-biru, Rabu–Kamis batik, Jumat–Sabtu olahraga/pramuka.
Aturan ini diberlakukan untuk meningkatkan disiplin sekaligus mengefektifkan suasana belajar di sekolah.
Dugaan Pelanggaran di SD Inpres Layang Bertingkat
Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu (1/10/2025) siang, ditemukan siswa kelas I SD Inpres Layang Bertingkat tetap mengenakan seragam batik, padahal aturan dengan jelas mewajibkan penggunaan seragam putih-merah pada hari Senin hingga Kamis.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk penolakan terhadap instruksi resmi Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Padahal, surat edaran tersebut telah disampaikan agar dilaksanakan secara seragam dan konsisten oleh seluruh sekolah negeri di Kota Makassar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SD Inpres Layang Bertingkat maupun Kepala Sekolah Muh. Saleh belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak mengikuti aturan tersebut.
Sorotan dari PJI Sulsel
Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Sulmubin, menilai tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.
“Kalau satu sekolah saja dibiarkan tidak taat aturan, maka disiplin pendidikan akan sulit ditegakkan. Ini harus segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan,” tegas Sulmubin.
PJI Sulsel mendesak Disdik Makassar mengambil langkah tegas agar regulasi terkait seragam sekolah benar-benar dijalankan secara menyeluruh tanpa pengecualian.
(Tim)
