Rapormerah.com – Rencana kegiatan belajar mengajar secara daring atau sekolah online yang sempat muncul sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi mulai April 2026 dipastikan tidak akan diberlakukan.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pembelajaran siswa tetap dilaksanakan secara tatap muka di sekolah.
Wacana pembelajaran daring sebelumnya sempat dibahas sebagai salah satu opsi untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi, termasuk penggunaan bahan bakar. Namun setelah dilakukan pembahasan lintas kementerian, kebijakan tersebut tidak menjadi prioritas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama pemerintah sehingga pembelajaran tatap muka harus tetap berjalan.
“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah memang sempat membahas kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka. Namun setelah dilakukan kajian bersama kementerian terkait, kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Menurut Pratikno, Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, berbagai program peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” katanya.
Pemerintah sendiri tetap akan menjalankan kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor mulai April 2026, namun dipastikan tidak akan mengganggu layanan pendidikan maupun layanan kesehatan.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno.
Selain sektor pendidikan, strategi penghematan energi yang disiapkan pemerintah antara lain penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), pengurangan perjalanan dinas, serta peningkatan penggunaan platform digital dalam administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, wacana pembelajaran dari rumah yang sempat muncul sebelumnya dipastikan tidak diberlakukan, dan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa.
Editor : Raden
