Rapormerah.com – Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Ali Abbasi, ditangkap oleh Israel menjelang Ramadan.
Penahanan dilakukan pada Senin (16/2/2026) malam di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.
Sheikh Muhammad Ali Abbasi juga dilarang memasuki kompleks masjid selama satu minggu.
Langkah Israel ini dinilai pejabat Palestina sebagai upaya untuk membatasi peran imam, penceramah, dan al-Murabitin, tokoh yang secara rutin menjaga aktivitas keagamaan di Masjid Al-Aqsa.
Otoritas Palestina mengeluarkan peringatan keras, menekankan bahwa penahanan ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan di kompleks masjid menjelang dan selama bulan suci Ramadan.
“Kami memperingatkan bahwa langkah-langkah ini dapat mengganggu kelancaran ibadah warga Palestina,” ujar pejabat Otoritas Palestina, dikutip Arab News.
Selain itu, pihak Israel juga melarang petugas wakaf Islam menyiapkan fasilitas Ramadan, termasuk pemasangan tenda, pos medis, dan pengaturan jamaah.
Sejak awal tahun 2026, lebih dari 250 perintah larangan telah dikeluarkan terhadap individu yang terkait Masjid Al-Aqsa, sementara sekitar 25 pegawai Waqf dipindahkan atau ditahan, menurut laporan Palestine Chronicle.
Sementara itu, kelompok pemukim Zionis memperpanjang kunjungan pagi ke kompleks masjid dengan pengawalan polisi, yang semakin menimbulkan ketegangan.
Tak lama setelah penahanan Sheikh Abbasi, insiden kekerasan kembali terjadi di Tepi Barat. Seorang remaja Palestina berusia 18 tahun ditembak pasukan Israel dekat tembok pemisah (Apartheid Wall) di barat Qalqilya dan meninggal di rumah sakit akibat luka tembak.
Pejabat Palestina menyebut insiden ini sebagai bagian dari kampanye militer Israel yang semakin intensif. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.100 warga Palestina tewas dan hampir 11.500 lainnya luka-luka akibat operasi militer Israel.
Tepi Barat, yang sebagian besar diduduki Israel sejak 1967, mencakup kota-kota penting seperti Ramallah, Nablus, Hebron, Bethlehem, dan Qalqilya. Area C, sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat, sepenuhnya berada di bawah kendali sipil dan militer Israel sesuai kesepakatan Oslo.
Selain operasi militer, Israel juga memulai kembali proses pendaftaran tanah, yang memungkinkan pihak berwenang mencatat lahan sebagai “milik negara” untuk pertama kalinya sejak 1967.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam kebijakan ini, memperingatkan bahwa langkah Israel mempercepat pengambilalihan kontrol atas wilayah Palestina dan merusak prospek penyelesaian politik.
Peringatan serupa disampaikan Raja Abdullah II dari Yordania saat bertemu pejabat Inggris di London, menekankan bahwa pembatasan akses menjelang Ramadan dapat memicu ketegangan regional yang lebih luas.
Persiapan militer Israel menjelang Ramadan juga meningkat. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, menyebut 2026 sebagai “tahun keputusan,” dengan rencana operasi multi-arena mencakup Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Iran.
Zamir menekankan penguatan kemampuan manuver darat, mobilitas operasional, sistem tempur robotik, serta kesiapan logistik darurat.
Pembatasan akses juga memengaruhi pekerja Palestina. Sekitar 140.000 pekerja dilarang masuk ke Israel sejak perang di Gaza, yang menurut pejabat keamanan Israel dapat meningkatkan ketidakstabilan. Media Israel melaporkan penguatan pasukan dan perluasan operasi penangkapan.
Situasi ini menjadi ujian bagi stabilitas kawasan dan respons internasional. Penahanan Sheikh Abbasi, pembatasan ibadah, operasi militer, dan kontrol tanah memperkuat dominasi Israel atas wilayah pendudukan sekaligus melemahkan otoritas Palestina. Pemimpin Palestina menyerukan tindakan internasional tegas.
“Dunia harus memastikan hak beribadah dihormati dan status hukum situs suci Al-Aqsa tetap dijaga,” ujar pejabat tinggi Otoritas Palestina.
Dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kombinasi penahanan tokoh agama, pembatasan ibadah, operasi militer, dan pengendalian tanah berpotensi memicu ketegangan lebih luas di salah satu kawasan paling sensitif secara religius dan geopolitik di dunia.
Editor : Raden
