Rapormerah.com – PT Pertamina Patra Niaga angkat bicara demi meluruskan kabar burung yang tengah beredar luas di jagat maya.
Isu liar tersebut mengeklaim adanya daftar merek kendaraan roda empat tertentu yang bakal dilarang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite per 1 Juni 2026.
Secara tegas, pihak Pertamina menyatakan bahwa rumor tersebut sama sekali tidak berdasar.
Hingga detik ini, Pemerintah maupun pihak regulator belum pernah mengeluarkan instruksi ataupun menyusun rencana pembatasan Pertalite, baik yang mengacu pada merek mobil maupun volume kapasitas mesin (CC) seperti yang dinarasikan di media sosial.
“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan yang diterima, Senin, (25/5/2026).
Roberth menjelaskan bahwa sebagai badan usaha, Pertamina Patra Niaga bergerak tegak lurus mengacu pada regulasi formal yang ditetapkan oleh otoritas negara.
“Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tambahnya.
Masyarakat pun diminta untuk tidak panik karena pasokan dan pelayanan pengisian Pertalite di berbagai SPBU tetap beroperasi secara normal tanpa hambatan.
Pertamina menjamin bahwa skema Program Subsidi Tepat yang saat ini berjalan murni ditujukan demi memetakan akurasi penyaluran energi subsidi, dan sama sekali berbeda dengan isu bohong terkait daftar hitam kendaraan yang viral tersebut.
Terakhir, Pertamina Patra Niaga meminta publik agar lebih selektif dan melakukan saring sebelum sharing di ruang digital.
Konfirmasi mandiri disarankan selalu merujuk pada saluran komunikasi resmi milik Pertamina, instansi pemerintah, atau badan regulator terkait.
Jika membutuhkan validasi cepat mengenai produk serta layanan, masyarakat dapat langsung memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center melalui saluran telepon ke nomor 135.
Editor : Raden
