Rapormerah.com – Perdebatan hukum terkait usulan pergeseran posisi pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto terus memantik diskursus publik.
Menyikapi dinamika tersebut, Sarjana Hukum, M. Alief Hidayat Banda, S.H., memberikan pandangan ilmiah yuridis agar persoalan ini didudukkan secara proporsional sesuai koridor hukum yang berlaku.
Secara universal, setiap negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat) mutlak menjamin prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara melalui mekanisme peradilan yang adil (due process of law).
Nilai universal ini menghendaki agar setiap keputusan, baik yang bersifat publik maupun internal organisasi, senantiasa membuka ruang bagi pencari keadilan untuk menguji keabsahannya.
Dalam kerangka hukum penyelesaian sengketa internal partai politik, pendaftaran gugatan ke Pengadilan Negeri merupakan bentuk penggunaan hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Pengujian melalui mekanisme peradilan adalah hak konstitusional yang sah. Kehadiran proses hukum di pengadilan menunjukkan bahwa persoalan ini sedang berjalan dalam koridor penyelesaian sengketa yang beradab dan demokratis,” ujar Alief dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Alief memberikan komparasi historis atas dinamika pemberhentian atau pergeseran posisi pimpinan lembaga legislatif di Indonesia.
Sejarah peradilan di tanah air mencatat, salah satunya dalam sengketa pemecatan dan penggantian pimpinan DPR RI antara Fahri Hamzah melawan pimpinan PKS, di mana pemaksaan langkah administratif sebelum adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada akhirnya melahirkan konsekuensi hukum yang rumit setelah pengadilan memenangkan pihak penggugat.
Berpijak pada yurisprudensi dan refleksi historis tersebut, Alief menilai langkah Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jeneponto yang menunda jadwal Rapat Paripurna sembari berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wujud nyata penerapan prinsip kehati-hatian (prudent governance) dalam mengelola kelembagaan.
“Sikap kehati-hatian ini sangat krusial untuk memitigasi risiko cacat kewenangan (defect of authority). Belajar dari preseden hukum yang pernah ada, apabila Paripurna dipaksakan di tengah proses pengujian yang berjalan dan di kemudian hari pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan keputusan partai pengusul, maka seluruh produk hukum maupun kebijakan strategis yang dilahirkan terancam cacat keabsahan secara substansial,” tegasnya.
Sebagai penutup, Alief mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik ini secara dewasa dan bijaksana.
“Kita berharap publik dapat menjaga ketenangan kolektif dan tidak terintegrasi dalam skenario eskalasi opini yang prematur. Mari kita beri ruang bagi mekanisme yuridis yang sedang berproses untuk bekerja secara bermartabat, sembari mengawal asas kepastian hukum hingga melahirkan muara keadilan yang definitif,” pungkas Alief.
(RL/RD)
