Rapormerah.com – Perbedaan pandangan di ruang publik seharusnya tidak bergeser menjadi fitnah yang merusak tatanan bersama.
Sikap tegas itulah yang disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan, M. Faisal B. IRKH, M.H., menanggapi maraknya informasi bohong yang menyasar Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, di media sosial.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon WhatsApp pada Kamis (19/11/2026), Faisal menilai arus kabar yang tidak sesuai fakta itu rawan membentuk opini keliru.
Lebih jauh, narasi tersebut dikhawatirkan mencoreng nama baik seseorang sekaligus memantik kegaduhan di tengah warga.
Baginya, ruang publik semestinya diisi informasi yang berpijak pada fakta dan bisa dipertanggungjawabkan.
Faisal pun menyayangkan manuver pihak-pihak yang diduga sengaja merangkai narasi negatif dari data yang belum teruji kebenarannya.
“Zulkifli Hasan telah difitnah secara keji melalui informasi hoaks yang beredar di media sosial. Kami mengecam keras penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk membangun opini yang menyesatkan dan memecah belah masyarakat,” tegas Faisal.
Di tengah iklim demokrasi, Faisal mengakui kebebasan berpendapat memang punya ruang penting. Meski begitu, kebebasan tersebut menuntut tanggung jawab dengan tetap berpegang pada etika, fakta, serta koridor hukum.
“Jangan sampai perbedaan pandangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang diputarbalikkan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan. Kita harus bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta menghormati proses demokrasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Faisal menyinggung peran Zulkifli Hasan yang selama ini ikut mengawal agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program seperti swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Sekolah Rakyat disebutnya menjadi bagian dari kerja-kerja strategis yang sedang berjalan.
Agar manfaatnya terasa luas, pelaksanaan berbagai program pembangunan itu dinilai memerlukan dukungan dan kolaborasi lintas elemen masyarakat, alih-alih terseret riuh kabar yang belum jelas ujung pangkalnya.
Faisal turut mengajak warga agar lebih berhati-hati saat berselancar di media sosial. Setiap pesan yang masuk sebaiknya dicek dulu asal-usul dan kebenarannya sebelum diteruskan ke orang lain.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan berita bohong, karena dampaknya bisa merugikan banyak pihak dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Faisal mendorong Tim Hukum DPP PAN untuk mencermati duduk perkara ini secara serius. Jika bukti dugaan pelanggaran hukum dinilai mencukupi, langkah sesuai ketentuan perundang-undangan diharapkan dapat ditempuh.
“Tim Hukum DPP PAN diharapkan dapat menelaah persoalan ini secara cermat dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai aturan hukum. Hal ini sangat penting bagi para pihak penyebar berita hoaks agar bertanggung jawab atas informasi yang disebarluaskan. Kita harus menjaga ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran fitnah, provokasi, maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,” pungkas Faisal.
(RL/RD)













