Rapormerah.com – Pasar kendaraan listrik di Sulawesi Selatan diguncang isu miring. Publik menduga pabrikan asal Vietnam, VinFast, sekadar menjual omong kosong.
Konsumen di Gowa dan Maros merasa dikadalin habis-habisan lantaran unit sudah beredar bebas di jalanan, sementara titik penukaran battery swapping station (BSS) sama sekali wujudnya tak kelihatan.
Kondisi tersebut langsung memancing reaksi keras dari Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH).
Aliansi menilai ketersediaan infrastruktur pendukung merupakan faktor fundamental. Tanpa fasilitas itu, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dipastikan hancur lebur.
Sekretaris Jenderal Aliansi PKSPH, Hamdan, S.H., M.H., menegaskan bahwa VinFast sama sekali belum siap berkiprah di Indonesia.
Infrastruktur penukaran baterai terbukti lumpuh total dan jauh dari kebutuhan riil konsumen di lapangan.
“Kami melihat persoalan ini bukan hanya mengenai ada atau tidaknya satu titik penukaran baterai. Ini menyangkut kesiapan ekosistem. Kalau kendaraan sudah dipasarkan dan masyarakat sudah menjadi konsumen, maka fasilitas pendukung juga harus dipastikan tersedia dan mudah diakses,” ujar Hamdan kepada zonafaktualnews.com jaringan rapormerah.com, Sabtu (19/9/2026).
Hamdan memperingatkan bahwa ketiadaan fasilitas vital ini bakal jadi bumerang telak. Calon pembeli dipastikan berpikir seribu kali lipat sebelum memutuskan melirik produk VinFast.
Jika masalah ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, angka penjualan di daerah diprediksi bakal anjlok drastis. Kepercayaan publik yang kadung rusak mustahil dipulihkan dengan mudah.
“Masyarakat tentu akan berpikir. Untuk apa membeli kendaraan kalau ketika membutuhkan penukaran baterai harus mencari lokasi yang jauh? Ini bisa memengaruhi keputusan calon konsumen. Kami khawatir kalau persoalan infrastruktur ini tidak segera dibenahi, penjualan VinFast bisa terdampak,” katanya.
Aliansi mendesak agar manajemen segera membuka mulut terkait akar masalah yang terjadi di balik mandeknya proyek infrastruktur ini.
PKSPH mempertanyakan apakah hambatan bersumber dari urusan pembebasan lahan, mandeknya investasi, atau karut-marut manajemen internal yang tidak becus bekerja.
“Kami ingin tahu apa masalah sebenarnya. Apakah lahannya belum siap, alatnya belum tersedia, kerja sama dengan pemilik lahan belum selesai, atau ada persoalan finansial? Semua itu harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kendaraannya sudah dipasarkan, tetapi infrastruktur pendukungnya belum siap,” tegas Hamdan.
Sikap ugal-ugalan dalam berbisnis ini mempertegas dugaan bahwa VinFast datang hanya untuk mengeruk untung semata.
VinFast dinilai mengabaikan tanggung jawab membangun ekosistem yang sehat bagi konsumen lokal.
“Penilaian kami saat ini, VinFast belum menunjukkan kesiapan yang cukup dari sisi infrastruktur pendukung, khususnya penukaran baterai di sejumlah wilayah. Kami berharap pihak VinFast membuktikan sebaliknya dengan memberikan kepastian dan mempercepat pembangunan fasilitas tersebut,” ujar Hamdan.
Desakan kini mengarah pada transparansi mutlak dari korporasi terkait peta jalan pembangunan di Sulawesi Selatan. Target konkret di Gowa dan Maros wajib dipaparkan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi.
Kritik tajam ini dilayangkan semata-mata untuk membentengi masyarakat dari kerugian masif akibat janji-janji manis pabrikan.
“Kami tidak ingin masyarakat membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian baru menghadapi persoalan infrastruktur. Konsumen berhak mengetahui sejak awal bagaimana kesiapan layanan pendukung kendaraan yang mereka beli,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak VinFast maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai ketersediaan, kesiapan, dan rencana pengembangan fasilitas penukaran baterai di Sulawesi Selatan.
(RL/ID)
