Rapormeraah.com – Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal Makassar, yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp1,4 triliun, kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan indikasi potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah, yang memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi di Makassar.
Seorang aktivis dan pegiat antikorupsi, Mulyadi mendesak KPK untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Temuan Badan Pemeriksa Keuangan ini harus diproses hukum. Kami minta kepada KPK untuk segera merespons dan mengusut proyek ini di Makassar,” ujar Mulyadi kepada media, Jumat (27/12/2024).
Ia menekankan bahwa penyelidikan tidak cukup hanya mengacu pada potensi kerugian negara, tetapi juga harus mencakup kemungkinan pelanggaran hukum lainnya.
“Yang diusut itu tidak hanya sebatas indikasi kerugian negara, tetapi juga apakah ada pelanggaran hukum yang turut terjadi,” imbuhnya.
Salah satu poin utama dalam temuan LHP BPK adalah adanya kekurangan volume pada pekerjaan fisik proyek, yang disebut-sebut mengakibatkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini.
“KPK harus segera bertindak. Temuan ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap motif dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara pada proyek pembangunan rumah sakit ini,” tuturnya.
Sementara itu, manajemen Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan terkait temuan ini. Upaya konfirmasi melalui surat resmi hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban.
Proyek pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar diharapkan menjadi salah satu fasilitas kesehatan unggulan di Sulawesi Selatan. Namun, temuan ini berpotensi mencoreng kredibilitas proyek tersebut di mata publik.
“Kami memastikan akan mengawal temuan BPK ini. Jika tidak ada perkembangan, kami siap melaporkannya secara resmi ke KPK dalam waktu dekat,” pungkas Mulyadi.
(ID/RD)
