Rapormerah.com – Pasca Pilkada 2024 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, seorang warga bernama Sulkifli mendapati status Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya berubah menjadi meninggal.
Kejadian tersebut diduga terkait dengan perbedaan pilihan politik dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jeneponto.
Sulkifli, yang sebelumnya menggunakan KIS untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, terkejut saat mengetahui bahwa statusnya sudah dinonaktifkan setelah pelaksanaan pilkada.
Perubahan status ini pertama kali diketahui oleh adiknya, M. Sofiyan, yang bekerja sebagai staf honorer di Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.
“Saya sangat kecewa. KIS saya yang sebelumnya aktif, setelah pilkada langsung statusnya berubah jadi meninggal. Saya dan adik saya kaget, apalagi dia juga terkena dampaknya. Semuanya ini terkait dengan pilihan politik,” ujar Sulkifli kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Pencabutan status KIS Sulkifli dan Sofiyan menjadi perbincangan hangat di grup WhatsApp internal Dinas Sosial Jeneponto.
Di grup tersebut, seorang oknum ASN mengakui telah mengubah status KIS kedua bersaudara tersebut sebagai bentuk konsekuensi akibat perbedaan pilihan politik dalam pilkada.
“Katanya, ini akibat pilkada. Kalau beda pilihan, begini akibatnya. Pilkada lalu juga banyak yang kena,” ujar oknum tersebut dalam percakapan grup WhatsApp yang kemudian viral.
Sulkifli menambahkan, sebelum Pilkada, KIS miliknya digunakan untuk memeriksakan kesehatan di Bantaeng dan masih aktif.
Namun, setelah Pilkada, statusnya berubah secara misterius, padahal ia belum pernah menerima pemberitahuan apapun mengenai masalah ini.
“Sebelum Pilkada, KIS saya digunakan dengan normal. Setelah Pilkada, tiba-tiba nonaktif dan statusnya berubah jadi meninggal,” jelasnya.
Keluarga Sulkifli merasa sangat kecewa dan berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan oleh pihak terkait, terutama Dinas Sosial Jeneponto.
Kepala Dinas Sosial Jeneponto, M. Nasuhan, yang mengetahui kejadian ini, menyatakan bahwa ia akan segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki oknum yang terlibat dalam perubahan status KIS tersebut.
“Saya baru mendapatkan informasi ini dan akan segera melakukan klarifikasi dengan seluruh pihak terkait. Kami akan bertindak tegas untuk memastikan kejadian ini tidak terulang lagi,” tegas Nasuhan.
Tindakan ini mengundang banyak reaksi dari masyarakat, khususnya terkait dugaan politisasi dalam pelayanan publik.
Warga berharap agar aparatur negara lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan politik dan tidak mencampurkan urusan pribadi dengan tugas negara.
Editor : Raden
