Politik

Prabowo Subianto Diminta Rotasi Pejabat BUMN Terkait Dugaan Pemalsuan CV

×

Prabowo Subianto Diminta Rotasi Pejabat BUMN Terkait Dugaan Pemalsuan CV

Sebarkan artikel ini
Prabowo Subianto Diminta Rotasi Pejabat BUMN Terkait Dugaan Pemalsuan CV
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah (Foto: beritabuana)

Rapormerah.com – Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan untuk melakukan rotasi pejabat di posisi strategis sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, keberadaan relawan dan buzzer politik yang ditempatkan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti berdampak negatif terhadap kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat dimintai tanggapan mengenai dugaan pemalsuan riwayat pendidikan dan pekerjaan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kristia Budiyarto, yang juga dikenal sebagai buzzer Jokowi.

“BUMN kita bangkrut sejak tahun 2014, karena itu Mulyono (Jokowi) menerapkan sistem, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” ungkap Trubus di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Trubus juga menyoroti penunjukan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi, serta Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer (Noel), yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Menurut Trubus, penunjukan pejabat tanpa kompetensi ini bisa merusak sistem birokrasi dan mempengaruhi kinerja pemerintahan.

“Sistem pemerintahan akan semakin buruk jika ini tidak dihentikan. Itu merusak birokrasi,” tegas Trubus.

Kasus yang tengah mengemuka adalah dugaan pemalsuan curriculum vitae (CV) oleh Kristia Budiyarto, yang kini menjadi sorotan publik.

Universitas Hasanuddin membantah bahwa Kristia merupakan alumnusnya. Selain itu, perusahaan yang tercantum dalam riwayat pekerjaannya, PT Planet Tecno, juga tidak terdaftar.

Kristia diduga diangkat sebagai Komisaris PT Pelni berkat jasanya sebagai buzzer aktif yang mendukung Presiden Joko Widodo.

Pengangkatannya tercatat dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

Berdasarkan informasi di situs resmi PT Pelni, Kristia disebutkan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, dengan pengalaman bekerja sebagai Direktur Program di Etnikom Network Bens Radio dan General Manager di PT Planet Tecno.

Namun, pihak Universitas Hasanuddin membantah klaim tersebut dan mengonfirmasi bahwa Kristia tidak tercatat sebagai alumni mereka.

Selain itu, hasil pencarian dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa PT Planet Tecno tidak terdaftar, dan pencarian di internet juga tidak menemukan informasi terkait perusahaan tersebut.

Menanggapi hal ini, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni, Ditto Pappilanda, memilih untuk tidak berkomentar mengenai verifikasi data latar belakang Kristia.

Ia menegaskan bahwa Kementerian BUMN bertanggung jawab atas penunjukan pejabat komisaris, dan PT Pelni percaya bahwa Kementerian BUMN menempatkan orang-orang terbaik untuk mengawasi kinerja perusahaan demi kepentingan negara.

“Kami percaya Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya dengan mengutamakan profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto.

 

Editor : Raden
Source : inilah.com