Rapormerah.com – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan pemborosan anggaran serta buruknya tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
Isu ini menyita perhatian publik karena berkaitan dengan program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Di satu sisi, PERMAHI mengapresiasi MBG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi bangsa. Namun di sisi lain, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum optimal dan masih menyisakan sejumlah persoalan serius.
Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI, Ridwan, menilai terdapat berbagai kejanggalan dalam kebijakan internal yang berpotensi membebani keuangan negara.
Ia juga menyoroti langkah Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang dinilai belum sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden.
Pengadaan Fantastis, Harga Janggal
PERMAHI mengungkap dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Salah satu yang disorot adalah pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active5 senilai Rp508,4 miliar, dengan harga per unit mencapai Rp17,9 juta—jauh di atas harga pasar global yang berkisar Rp8 jutaan.
Selain itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan harga Rp42 juta per unit, dengan total anggaran Rp915,6 miliar, juga dinilai janggal. PERMAHI mempertanyakan urgensi serta dasar analisis kebutuhan proyek tersebut.
Proyek-proyek ini bahkan disebut telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga mengandung cacat prosedur sejak tahap perencanaan.
Proyek Triliunan Dipertanyakan
Sorotan juga tertuju pada proyek Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun yang diberikan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri.
PERMAHI menilai tidak terdapat kondisi darurat yang membenarkan mekanisme tersebut, sehingga berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
MBG Dinilai “Bagus di Konsep, Kacau di Lapangan”
Kritik terhadap program MBG semakin menguat. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan distribusi yang belum merata, koordinasi yang lemah, hingga kualitas makanan yang tidak konsisten. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesiapan program untuk dijalankan secara nasional.
PERMAHI menegaskan, meskipun memiliki visi besar dan patut didukung, pelaksanaan MBG harus diawasi ketat agar tidak berubah menjadi sumber pemborosan anggaran.
Desakan Evaluasi Total
Dalam pernyataan penutup, DPN PERMAHI menilai kepemimpinan Dadan Hindayana di BGN belum menunjukkan arah yang jelas serta belum mampu menerjemahkan mandat strategis Presiden ke dalam kebijakan yang efektif dan efisien.
PERMAHI pun mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN, termasuk audit total terhadap proyek-proyek bernilai fantastis yang dinilai bermasalah. Tanpa langkah tegas, kepercayaan publik terhadap program nasional dikhawatirkan akan terus menurun.
(RL/ID)
