Politik

Ucapan Kasar Prabowo Soal Ndasmu Etik Jauh dari Sikap Negarawan

43
×

Ucapan Kasar Prabowo Soal Ndasmu Etik Jauh dari Sikap Negarawan

Sebarkan artikel ini
Ucapan Kasar Prabowo Soal Ndasmu Etik Jauh dari Sikap Negarawan
Ucapan Kasar Prabowo Soal Ndasmu Etik Jauh dari Sikap Negarawan

Rapormerah.com – Ucapan kasar capres 02 Prabowo Subianto terkait Ndasmu Etik bukan sikap negarawan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, Sabtu (16/12/2023).

Airlangga menilai pernyataan Prabowo Subianto hanya seorang politikus medioker dan jauh dari sikap negarawan.

“Respons Prabowo tersebut menunjukkan bahwa beliau sebenarnya hanyalah seorang politisi medioker dan jauh dari sikap negarawan (Statesman),” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga menyebut Prabowo tak mencirikan seorang negarawan karena tidak pandai memposisikan diri dan mengedepankan etika dalam tingkah laku bernegara.

“Seorang negarawan adalah figur yang meletakkan prinsip-prinsip etika republik, atau kepantasan politik bersendikan pada prinsip republikanisme dalam laku bernegara,” jelasnya.

Prabowo juga terkesan acuh dalam menanggapi peristiwa politik terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres yang tak bisa dilepaskan dari pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman.

Prabowo, kata dia, telah mengabaikan prinsip kepantasan politik dalam posisinya sebagai politisi.

“Patut kita garis bawahi bahwa kandidasi Gibran sebagai cawapres sangat berhubungan dengan keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres yang oleh MKMK dinyatakan sebagai pelanggaran etika berat,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Prabowo tidak seharusnya menjawab pertanyaan soal etika politik dengan pernyataan Ndasmu Etik.

Menurutnya, pertanyaan tersebut terkait dengan penegasan raison d’etre tujuan berdirinya Republik Indonesia seperti ditegaskan oleh Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945.

Airlangga mengutip pidato Soekarno yang menegaskan tatanan politik Indonesia mengambil sistem Republik bukan Kerajaan atau Monarki, sehingga siapa yang menjadi presiden Indonesia tidak bisa menggunakan cara sedemikian rupa untuk mengajukan anaknya sebagai penggantinya sebagai pemimpin.

Dia menjelaskan meskipun tidak identik apa yang diutarakan oleh Soekarno dengan fenomena yang terjadi, tetapi kasus etika politik yang dipertanyakan ke Prabowo sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip republik yang ditegaskan oleh Bung Karno.

“Di sini kita melihat pada pernyataan Prabowo seorang politikus yang mengabaikan prinsip-prinsip etika republikanisme, bahkan etika Pancasila yang ditegaskan oleh Bung Karno,” ucap Airlangga.

Airlangga lantas mempertanyakan kepantasan Prabowo menjadi presiden. Sebab, Prabowo sudah mengabaikan fondasi etika politik seperti yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip dasar Pancasila bahkan sebelum menjadi presiden.

“Apakah pantas Presiden Indonesia kelak atau pemimpin Indonesia mengabaikan fondasi etika politik seperti yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip dasar Pancasila seperti yang ditegaskan sejak awal oleh Bung Karno?” pungkasnya

 

 

Editor : Raden