Rapormerah.com – Ada aroma standar ganda yang tercium dari pidato Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), saat pembukaan Konferensi PWI Sulsel di Fajar Graha Pena, Selasa (2/6/2026).
Dalam pidatonya, Wali Kota Makassar menyederhanakan kompleksitas profesi wartawan dengan stigma “abal-abal” tanpa pernah sekalipun memberikan definisi operasional atas tudingan tersebut.
Orang nomor satu di Makassar ini seolah menolak mengakui bahwa ini bukan sekadar persoalan oknum, melainkan upaya sistemik untuk mendegradasi peran pers yang kritis.
Muncul kemungkinan bahwa media yang kritis dan tidak sejalan dengan kepentingannya otomatis dicap “abal-abal”, sementara mereka yang sibuk memuji-muji justru dianggap sebagai satu-satunya pihak yang tervalidasi.
Appi bahkan menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan memastikan pihak yang berinteraksi dengan Dinas Kominfo hanyalah insan pers yang telah terverifikasi dan memiliki uji kompetensi.
“Itu kalau dia datang, bapak ini tidak mau kerjasama dengan kita punya media, bapak beda-bedakan kita. Bagaimana tidak mau dibedakan, kalau memang ada pers pekerjaan profesional yang memang benar-benar memberikan asas-asas jurnalistik,” ungkap Appi dalam pidatonya.
“Dibanding dengan kalian yang abal-abal. Marahlah ini mereka kalau mereka berkontrak, lalu bapak datang berkontrak juga dengan kita baru sama-sama nilainya, ya enggak mungkinlah. Tapi kalau sudah bekerjasama dengan kita, sudah mulai menulis pada saat hari raya kurban kita tidak kasih sapi, lain lagi tulisannya besok,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari DPD PJI Sulawesi Selatan. Wakil Ketua DPD PJI Sulsel, Rizal Rahman, meminta Wali Kota Makassar agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang menyudutkan profesi wartawan.
“Jangan asal bunyi kalau bicara soal profesi wartawan. Organisasi wartawan itu banyak. Jangan seenaknya memberi stigma abal-abal tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud,” tegas Rizal Rahman, Kamis (4/6/2026).
Rizal pun mengingatkan agar pejabat publik menjaga etika komunikasi.
“Jaga mulut Anda, jangan injak-injak profesi wartawan hanya karena ada oknum. Kalau memang ada, sebutkan dan buktikan siapa wartawan abal-abal yang dimaksud,” lanjutnya.
Rizal turut membongkar celah dalam mekanisme kerja sama media di Pemkot Makassar. Menurutnya, jangan sampai standar kompetensi hanya dijadikan alat pembatasan.
“Terkait kerja sama media di Pemkot Makassar, apakah semua pimpinan redaksi yang bermitra sudah punya kartu UKW muda, madya, atau utama? Jangan sampai nanti ada media yang hanya menyewa kartu UKW untuk kepentingan kerja sama,” sindir Rizal.
Di akhir pernyataannya, Rizal meminta Wali Kota Makassar untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
“Lebih baik Wali Kota fokus urus laporan Ketua Mada LMP Sulsel Taufik Hidayat, terkait dugaan persoalan baju seragam sekolah SD di KPK, daripada sibuk mengurusi istilah wartawan abal-abal,” tutupnya.
Editor : Raden
