Rapormerah.com – Kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi momok yang memilukan bagi warga.
Pantauan zonafaktualnews.com jaringan rapormerah.com, Kamis (10/9/2026), sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan beberapa kecamatan lainnya terpantau tidak melayani pengisian karena ketersediaan stok BBM sudah kosong.
Salah satu SPBU di Jalan Toddopuli Raya Timur, arah Jalan Borong Raya, misalnya, terlihat lengang dan tidak melayani pengisian BBM.
Para pegawai SPBU bahkan hanya terlihat duduk dan bermain ponsel karena tidak adanya stok BBM.
Kondisi serupa juga terpantau di sejumlah SPBU di Jalan Hertasning, Jalan Abdullah Dg Sirua, Jalan Tamangapa, Jalan Pengayoman, Jalan Urip Sumoharjo, hingga SPBU di wilayah kecamatan lainnya.
Di tengah sulitnya warga mendapatkan BBM, pemandangan berbeda justru terlihat di Jalan Toddopuli Raya Timur menuju Borong Raya.
Sejumlah kendaraan roda dua tampak berbaris mengantre untuk mendapatkan BBM di pengisian Pertamini.
Potret tersebut menjadi sorotan di tengah pernyataan DPRD Sulsel bersama Pertamina yang menyebut stok BBM dalam kondisi aman.
Sebelumnya, isu antrean panjang di sejumlah SPBU disebut terjadi karena masyarakat melakukan panic buying atau pembelian BBM secara berlebihan akibat termakan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Padahal, Komisi D DPRD Sulsel sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu SPBU di Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (9/9/2026).
Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, bersama anggota Komisi D, Muhammad Sadar, Lukman B Kady, Fauzan Guntur, dan Hj. Asni.
Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan stok BBM di SPBU tersebut dalam kondisi aman.
Antrean panjang yang terjadi disebut bukan disebabkan kelangkaan BBM, melainkan karena masyarakat termakan isu liar sehingga melakukan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan.
Komisi D DPRD Sulsel bersama Pertamina pun memastikan masyarakat tidak perlu panik dan mengimbau agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
Sayangnya, pernyataan tersebut justru menuai beragam komentar di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan klaim stok BBM aman tersebut dengan kondisi yang mereka lihat di lapangan.
“DPRD sotta (sok tahu), dibodoh-bodohi sama Pertamina, faktanya memang BBM nya kurang, biasanya 3 mobil tangki perhari, sekarang ini cuma satu mobil tangki itupun tidak full, jangan mau ditipu pertamina,” ujar warganet mengomentari video pernyataan stok BBM aman yang disampaikan Komisi D DRPD Sulsel.
“Panic buying bagaimana kalau sudah 2 bulan lebih begini gundul?” timpal netizen lainnya.
“Bukan panik anu, kosong memang tong dibeberapa SPBU,” celoteh netizen lainnya.
“Lucu, hanya satu SPBU yang disidak, Pak DRPD kita sudah klaim stok BBM aman,” kata netizen lainnya.
“Ini hanya framing saja sekedar pencitraan pak dewan kita biar dianggap peduli sama rakyat, lalu bilang stok aman dan antrean panjang disebabkan panic buying, lagi ngelawak dia. Fakta lapangan warga menjerit bos,” kritik netizen lainnya.
“Hanya sekedar sidak tapi solusinya tetap omong kosong, bicaranya pun tidak pakai data hanya asumsi saja yang berbeda jauh dari fakta di lapangan,” timpal netizen lainnya.
Kendati demikian, klaim stok BBM aman yang disampaikan DPRD Sulsel bersama Pertamina justru menyisakan lubang besar ketika berhadapan dengan fakta di lapangan.
Sebab, jika stok benar-benar aman, mengapa di sejumlah SPBU warga masih mendapati kondisi kosong dan harus beralih mengantre di Pertamini?
Menyebut antrean sebagai dampak panic buying juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Panic buying mungkin memperparah antrean, tetapi tidak menjelaskan mengapa sejumlah SPBU yang dipantau justru tidak memiliki BBM untuk dijual.
Lebih problematis lagi, kesimpulan stok aman tersebut lahir dari sidak di satu SPBU. Bagaimana mungkin kondisi satu titik dijadikan cermin untuk menggambarkan situasi distribusi BBM di banyak SPBU dan wilayah Makassar?
Jika DPRD dan Pertamina yakin persoalannya hanya kepanikan masyarakat, mestinya tidak sulit membuka data secara terang, berapa kuota BBM yang dikirim, berapa kali mobil tangki memasok setiap SPBU, berapa volume pasokan, dan apakah jumlah tersebut memang mencukupi kebutuhan harian masyarakat.
Tanpa data itu, klaim “stok aman” berisiko berhenti sebagai pernyataan yang nyaman di atas kertas, tetapi bertabrakan dengan pengalaman warga di lapangan.
Sebab rakyat tidak membeli BBM dari klaim, tidak mengisi kendaraan dari konferensi pers, dan tidak bisa menghidupkan mesin hanya dengan imbauan agar tidak panik.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan sekadar sidak seremonial dan narasi panic buying, melainkan jawaban yang bisa diuji dengan data: BBM sebenarnya aman, atau memang pasokannya yang bermasalah?
Editor : Raden
