Rapormerah.com – SPBU Kalabbirang 74.922.02 dan SPBU Kalampa 74.922.43 di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan diduga “menjarah” kuota BBM subsidi
Dugaan ini muncul usai banyaknya keluhan masyarakat, khususnya petani, yang mengaku kesulitan memperoleh BBM meski telah mengantongi barcode resmi sebagai syarat pembelian.
Persoalan ini langsung memicu perhatian serius terhadap pola distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Di tengah sistem yang diklaim terkontrol, kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya hambatan akses bagi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima.
Aliansi Pergerakan Masyarakat dan Pemuda (APMP) Takalar pun angkat suara. Mereka menilai persoalan distribusi BBM subsidi di lapangan tidak bisa dianggap sepele dan perlu segera ditindaklanjuti.
APMP mendesak Pertamina regional agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan terbuka guna memastikan ke mana sebenarnya aliran BBM subsidi tersebut.
Menurut APMP, terdapat kejanggalan yang mengindikasikan potensi penyimpangan dan perlu segera diungkap demi mencegah kerugian yang lebih luas bagi masyarakat kecil.
“Kami mendesak Pertamina regional segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap kondisi yang dialami petani. Lakukan pemeriksaan terbuka di SPBU Kalabbirang dan SPBU Kalampa, ungkap jika ada permainan kuota, serta tindak tegas setiap bentuk penyimpangan,” tegas pernyataan Aliansi, Rabu (22/4/2026).
APMP menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat kecil, bukan ruang untuk kepentingan segelintir pihak.
Jika distribusi terus bermasalah, dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM untuk aktivitas ekonomi.
Selain mendesak Pertamina, APMP juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan, khususnya terhadap SPBU Kalabbirang dan SPBU Kalampa, agar tidak terjadi pembiaran.
Sebagai langkah lanjutan, APMP menyatakan siap menggelar aksi besar jika tuntutan tersebut tidak segera direspons. Tekanan publik dinilai penting untuk memastikan persoalan ini ditangani secara terbuka dan tuntas.
Editor : Raden
